Anggota Komisi VI DPR RI Subardi dalam RDP Komisi VI dengan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN), Ketua KPPU, Kepala BP Batam dan Kepala BPK Sabang, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2023). Foto : Devi/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menilai semakin meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) yang muncul di Indonesia harus dibarengi dengan peningkatan kualitas produk yang ada. Hal tersebut penting agar produk-produk UMK nantinya tidak justru kalah saing dengan produk impor yang juga mulai menjamur di pasar domestik.

"Ini perlu adanya suatu pengawalan khusus, agar mereka mampu bersaing dengan kualitas. Tidak hanya marketingtetapi bagaimana mampu bersaing dengan kualitas untuk bukan hanya sebatas bersaing internal, tetapi bersaing eksternal dengan produk luar negeri," ujarnya dalam RDP Komisi VI dengan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN), Ketua KPPU, Kepala BP Batam dan Kepala BPK Sabang, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menambahkan, di tengah iklim perdagangan bebas, kualitas menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Ini merupakan tugas dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai garda terdepan dalam mengawal peningkatan dan pertahanan kualitas produk-produk lokal.

Meskipun demikian, kecilnya anggaran yang diberikan kepada BSN diharapkan tidak membuat BSN berkecil hati. BSN justru harus mampu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengawal kualitas produk UMK di Indonesia.

"Saya menyarankan bagaimana mengkolaborasikan antara BSN dengan pemerintah daerah, mereka kan juga punya namanya Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, dinas dinas terkait kaitannya dengan UMK. Bagaimana ini mengkolaborasikan dalam kaitannya membentuk kanwil atau mitra atau semacam MoU atau apa. Ini perlu dilakukan, jangan hanya berfokus pada anggaran APBN yang diberikan pemerintah pusat kepada BSN itu yang diutak atik," tegasnya.

Diketahui, BSN mendapatkan alokasi anggaran tahun 2024 sejumlah Rp228 miliar yang terdiri dari Rp93 miliar untuk Program Standardisasi Nasional dan Rp134 miliar untuk Program Dukungan Manajemen. (bia/rdn)